Suarabayuangga.com – Ketua Umum PWI (Persatuan Wartawan Indonesia) Pusat, Hendri Ch Bangun, Wartawan Kompas melawan Dewan Kehormatan (DK) PWI Pusat. Tidak mau melaksanakan sanksi dan rekomendasi DK dalam kasus dugaan penyalahgunaan dana sponsor ship penyelenggaraan Uji Kompetensi Wartawan (UKW) PWI (PWI Gate).
Sebagaimana diketahui DK PWI Pusat, 16 April 2024 telah menjatuhkan sanksi terhadap empat oknum pengurus harian PWI Pusat karena kasus PWI Gate — penggelapan dana Rp. 1,7 Milyar dari Rp.6 milyar. Mereka adalah Ketum PWI Pusat, Hendri Ch. Bangun, Wartawan Kompas, sekjen Sayid Iskandarsyah, media mimbar, Wabendum, M.Ihsan, Warta Ekonomi dan Direktur UKM, Syarif Hidayatullah, wartawan Indopos.co.id, Group Jawa Post
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Adapun sanksi DK PWI berupa Peringatan Keras kepada Ketum PWI Pusat, Hendri Ch. Bangun serta mengembalikan uang senilai Rp1.771.200.000 (satu miliar tujuh ratus tujuh puluh satu juta dua ratus ribu rupiah) ke kas Organisasi (PWI Pusat) selambat-lambatnya pada 31 Mei 2024 (30 hari kerja). Kepada pengurus lainnya yang terlibat direkomendasikan sanksi pemecatan.
Namun atas sanksi yang telah direkomendasikan DK PWI Pusat tidak kunjung dilaksanakan Hendri Ch. Bangun. Justru malah melawan dengan melakukan somasi. Padahal berdasarkan konstitusi organisasi PWI, keputusan DK PWI Pusat bersifat final untuk dilaksanakan oleh pengurus harian (Ketua Umum)
Berang merasa keputusan dilecehkan, DK PWI Pusat kembali bereaksi. Dipimpin Ketua DP PWI Pusat, Sasongko Tedjo (24/62024) bersama Wakil Ketua Uni Lubis, Sekretaris Nurcholis MA Basyari, Anggota Asro Kamal Rokan, Akhmad Munir, Diapari Sibatangkayu Harahap, Fathurrahman, dan Helmi Burman melakukan rapat menyikapi pembangkangan Hendri Ch. Bangun.
Dalam rapat DK PWI Pusat menekankan agar Hendri Ch. Bangun selaku Ketua Umum PWI Pusat segera menjalankan rekomendasi sanksi yang telah diterbitkan DK PWI Pusat. Uni Lubis, Wakil Ketua DK mendesak agar semua keputusan DK, segera dilaksanakan.
“Kami minta keputusan tersebut harus sudah dilaksanakan paling lambat pada Kamis, 27 Juni 2024 ini,” kata Uni, yang juga Pemimpin Redaksi IDN Times dan mantan anggota Dewan Pers.
Sementara itu, anggota DK PWI Pusat, Asro Kamal Rokan mengingatkan konsekuensi dari sanksi skorsing (dipecat sebagai anggota PWI – red) itu ialah Sayid Iskandarsyah kehilangan haknya sebagai anggota PWI.
“Konsekuensinya, dia gugur sebagai pengurus PWI dan tidak boleh lagi bertindak mewakili PWI. Termasuk, tidak boleh lagi menandatangani surat-surat atau dokumen PWI dan meresmikan, baik membuka maupun menutup, acara-acara PWI,” kata Asro yang mantan Pemred Lembaga Kantor Berita Antara
Secara terpisah Ketua Umum Indonesian Journalist Watch (IJW), HM. Jusuf Rizal, SH mengomentari hasil rapat Dewan Kehormatan (DK) PWI Pusat, mengatakan rapat DK tidak lebih hanya pengulangan. Tidak akan mampu menekan Hendri Ch. Bangun untuk mengeksekusi rekomendasi DK.
Ada dua hal menjadi alasan menurut prediksi, Jusuf Rizal. Pertama Hendri merasa didukung 16 suara Pengurus Daerah dari 26 suara pengurus daerah. Artinya dengan sadar Hendri melakukan pembangkangan dan disadarinya DK PWI Pusat tidak akan bisa berbuat apa-apa.
Kedua ada kelemahan di PD-PRT organisasi PWI. Dimana keputusan DK bersifat final dan kewenangan pelaksanaan/eksekusinya berada di ranah Pengurus Harian (Ketua Umum). Jadi jika tidak dijalankan, DK tidak bisa apa-apa. Ini pernah terjadi pada kepengurusan lama dalam kasus PWI Sumbar.
“Jadi perlu terobosan atau penyempurnaan PD-PRT PWI terkait pelaksanaan eksekusi keputusan/rekomendasi DK. Disini mudah diselewengkan Ketua Umum. Semestinya PD-PRT PWI mampu mengontrol pelaksanaan rekomendasi DK bilamana diabaikan Ketua Umum,” tegas Jusuf Rizal, pria berdarah Madura-Batak itu.
Presiden LSM LIRA (Lumbung Informasi Rakyat) itu menilai keputusan DK PWI Pusat sejak awal, kurang tepat. Karena akar masalah itu ada di Hendri Ch. Bangun selaku Ketua Umum PWI. Jika tidak ada arahan dari pimpinan tidak mungkin Sekjen, Wabendum dan Direktur UKM berani melakukan pelanggaran konstitusi dan penggelapan uang sponshorship UKW PWI-BUMN.
Sejak awal, menurut Jusuf Rizal urusan Sponsor Ship UKW PWI sudah ada mes rea (niat kriminal) dalam lingkaran kekuasaan pengurus harian PWI Pusat. Karena itu, Bendum PWI, Slamet Marten tidak dilibatkan dan ada pelanggaran konstitusi dalam menerbitkan cheque yang sudah diakui Wabendum, M.Ihsan.
“Semestinya DK PWI Pusat setelah memiliki bukti otentik keterlibatan Ketum PWI Pusat, Hendri Ch. Bangun bisa langsung merekomendasikan pemecatan Ketua Umum PWI Pusat serta yang terlibat dan pelaksanaan KLB. Karena busuk itu mulai dari kepala. Cuma mereka masih takut-takut, akhirnya kasusnya berlarut-larut,” tegas Jusuf Rizal
